Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 telah resmi digelar dan mendapat sambutan eksklusif dari Presiden Joko Widodo pada Sabtu, 2 September 2021. Awalnya, PON XX Papua akan diadakan pada tahun 2020, tetapi kemunculan pandemi Covid-19 menyebabkan rencana ini menjadi diundur. Perhelatan olahraga ini menjadi yang pertama diselenggarakan di tanah cendrawasih, di Stadion Lukas Enembe Jayapura Papua.

“Sesuai dengan tagline kami ‘TORANG BISA’ yang merupakan semangat yang tercermin dari kemampuan Panitia Pekan Olahraga XX Papua 2021 dalam beradaptasi dengan kondisi pandemi dan siap menggelar Pekan Olahraga Nasional. Bahkan, setiap kegiatan akan selalu mengedepankan protokol kesehatan dan kesiapan layanan penyiaran dan streaming lapisan masyarakat,” ujar Ketua Pekan Olahraga Papua, Yunus Wonda, dilansir dari papua.go.id, 5 Oktober 2021.

Pekan Olahraga Nasional (PON) merupakan ajang olahraga terbesar di Indonesia yang diadakan tiap 4 tahun sekali. PON pertama kali dilaksanakan di Stadion Sriwedari Surakarta/Solo pada 9 September 1948. Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) adalah pencetus dari keputusan penyelenggaraan PON I/1948 yang merupakan perkembangan dari ikatan Sport Indonesia (ISI) dan terbentuk pada 15 Oktober 1938.

Ketika itu, PORI diketuai oleh Widodo Sastrodiningrat dan telah didirikan sejak tahun 1946, setahun setelah Indonesia merdeka. Kemudian PORI, berganti nama menjadi Komite Olahraga Nsional Indonesia (KONI). Di sisi lain, terbentuk pula Komite Olimpiade Republik Indonesia (KORI) yang diketuai oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX.

Faktor yang melatarbelakangi penyelenggaraan PON, yaitu karena Indonesia gagal untuk bisa tampil mengikuti Olimpiade London 1948 yang sebelumnya telah diajukan oleh PORI melalui perantara KORI. Alasan dari kegagalan tersebut, antara lain karena situasi politik dalam negeri yang tidak memungkinkan Indonesia untuk mengirim delegasi.

International Olympic Committee (IOC) menilai Indonesia tidak memenuhi persyaratan karena belum menjadi bagian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai organisasi induk olahraga di Indonesia belum tergabung dalam federasi internasional.

Selain itu, muncul alasan Inggris yang tidak menerima paspor Indonesia dan hanya menerima atlet Indonesia dengan paspor Belanda. Alasan ini didasarkan pada sedikitnya negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia saat itu.

Tak ingin mematahkan semangat para atlet, kemudian PORI mengadakan konferensi darurat di Solo pada 2-3 Mei 1948 dan menyepakati diadakannya Pekan Olahraga Nasional (PON). Saat itu, Belanda masih menguasai beberapa daerah di Indonesia, namun pemerintah pusat (Yogyakarta) berani menggelontarkan anggaran sebesar Rp 1.500 untuk menyelenggarakan PON I/1948.

Dalam perhelatan PON perdana diikuti oleh 600 atlet dari 13 kota keresidenan, yaitu Banyumas, Bojonegoro, Jakarta, Yogyakarta, Kediri, Madiun, Magelang, Malang, Pati, Priangan, Semarang, Surabaya, dan Solo. Untuk memperebutkan 108 medali atlet harus berpartisipasi pada 9 cabang olahraga, diantaranya sepakbola, atletik, renang, bulu tangkis, basket, bola keranjang, tenis, panahan, dan pencak silat.

Pada pembukaan PON I/1948, Presiden dan Wakil Presiden pertama RI, Ir. Soekarno dan Mohammad Hatta beserta jajaran menterinya turut hadir dan memberikan sambutan meriah dengan menyatakan kebanggaannya atas keikutsertaan para pahlawan dari daerah pendudukan. Selain itu, PON I/1948 juga kedatangan para anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIO), Panglima Besar Soedirman, termasuk para anggota Tiga Negara (KTN), dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia.

Selang 35 tahun kemudian, Hari Olahraga Nasional (Haornas) resmi ditetapkan oleh Presiden Soeharto. Peresmian ini dilakukan di purnapugar Stadion Sriwedari, Solo pada tanggal 9 September 1983. Setelah itu, pada tanggal 7 September 1985, penetapan Haornas tercatat dalam Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1985. Dalam Keppres tersebut tertulis bahwa penetapan Hari Olahraga Nasional (Haornas) berhubungan dengan peningkatan, pembinaan, dan perkembangan olahraga secara berlanjut.

Adapun akhir dari pidato kenegaraan Presiden Soeharto pada 15 Agustus 1981, di depan sidang DPR yang mengajak peserta Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas) untuk mengibarkan panji-panji olahraga nasional dengan semboyan “Mengolahragakan masyarakat dan memasyarakatkan olahraga!”

PON pernah sekali gagal diselenggarakan karena adanya peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G 30 S PKI). Tetapi, penyelenggaraan dari PON perdana telah dianggap sebagai tonggak sejarah persatuan dan perkembangan olahraga nasional, serta semangat dari penetapan Haornas yang menunjukkan bahwa olahraga merupakan kekuatan yang dapat membangun watak para pemuda-pemudi bangsa Indonesia.

Semangat ini juga terlihat dari antusias tiap provinsi yang ingin menjadikan kotanya sebagai tuan rumah dari penyelenggaraan PON. Di tahun 2020, Menpora RI, Zainudin Amali bersama KONI telah menetapkan dua wilayah sebagai tuan rumah PON XXI 2024, yaitu Nanggroe Aceh Darussalam dan Sumatera Utara dan Gubernur Aceh, Nova Iriansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Bahkan Zainudin juga mengapresiasi keinginan Gubernur NTB untuk menjadi tuan rumah PON XXII pada 2028 bersama NTT